Ketua Banggar Soroti Konsistensi Kebijakan untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

JAKARTA (JagoanBerita).– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan masukan publik di tengah tekanan ekonomi yang ditandai pelemahan nilai tukar rupiah serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menurut Said, pemerintah sebaiknya fokus pada langkah-langkah yang berada dalam kendali domestik daripada menyalahkan faktor eksternal seperti kebijakan moneter Amerika Serikat maupun gejolak geopolitik global.

“Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish dan kawasan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai hal yang lebih penting adalah mempersiapkan langkah yang terencana dan eksekusi kebijakan yang tepat untuk menghadapi penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta melemahnya pasar saham.

Said mengungkapkan terdapat tiga langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah guna memulihkan kepercayaan pasar.

Pertama, menjaga konsistensi kebijakan. Ia menilai perubahan kebijakan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan pelaku usaha. Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang belum matang.

“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multipemangku kepentingan yang produktif atas rencana kebijakan,” ujarnya.

Kedua, menjaga kesehatan fiskal negara. Said mengapresiasi usulan pemerintah yang menetapkan target defisit RAPBN 2027 di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan sinyal positif kepada pasar.

Ia juga berharap realisasi defisit APBN tahun ini dapat lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan tren pengelolaan fiskal yang semakin baik.

Selain itu, Said menilai pasar juga menaruh perhatian besar terhadap perbaikan tata kelola sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah dinilai perlu memperkuat kapasitas pelaksanaan, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan program tepat sasaran.

Ketiga, Said mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki tata kelola pasar modal. Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, penambahan porsi saham beredar di publik (free float), serta evaluasi terhadap mekanisme self-regulatory organization (SRO) di bursa.

Menurut Said, kombinasi kebijakan yang konsisten, fiskal yang sehat, dan perbaikan tata kelola pasar keuangan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.***