Kasus HIV/AIDS Meningkat, Pemkab Kuningan Diminta Perkuat Pencegahan

Kuningan, (JagoanBerita).– Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan. Meningkatnya temuan kasus serta adanya laporan kematian warga dengan HIV/AIDS dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes).

HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Karena itu, upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian HIV/AIDS.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Kuningan, jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Data Dinkes Kuningan menunjukkan terdapat 96 kasus pada 2019 dan 2020, meningkat menjadi 132 kasus pada 2021, 165 kasus pada 2022, dan 170 kasus pada 2023. Data tersebut bersumber dari laporan layanan HIV/AIDS dan IMS dari puskesmas serta rumah sakit layanan PDP/ARV.

Kondisi tersebut memantik perhatian Paguyuban Kepedulian Masyarakat Kuningan (Paku Mas). Wakil Paku Mas, Asep, saat ditemui di sekretariat Paku Mas, Senin (10/8/2026), menilai persoalan HIV/AIDS di Kuningan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kasus HIV/AIDS di Kuningan perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan melalui bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM), harus meningkatkan upaya pencegahan, pemeriksaan, edukasi, dan pendampingan bagi masyarakat,” ujar Asep.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program pengendalian HIV/AIDS berjalan secara efektif, termasuk penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN.

“Kalau memang terdapat anggaran untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, masyarakat berhak mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan dan sejauh mana hasilnya. Jangan sampai kasus terus bertambah tanpa adanya evaluasi yang terbuka,” katanya.

Asep juga menyoroti adanya laporan warga di Kecamatan Lebakwangi yang meninggal dunia dan disebut memiliki riwayat HIV/AIDS. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek medis, tetapi juga pentingnya edukasi masyarakat agar tidak terjadi stigma maupun perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) dan keluarganya.

“Jangan sampai keluarga atau orang dengan HIV/AIDS mendapatkan perlakuan yang kurang baik akibat stigma. Pemerintah harus hadir memberikan edukasi bahwa HIV/AIDS merupakan persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan medis dan dukungan sosial,” tegasnya.

Paku Mas juga mendorong Pemkab Kuningan meningkatkan sosialisasi mengenai HIV/AIDS, termasuk edukasi mengenai cara penularan, pencegahan, pentingnya pemeriksaan dini, serta akses pengobatan.

Menurut Asep, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor risiko penularan HIV di Kuningan dengan pendekatan kesehatan masyarakat yang berbasis data, bukan semata-mata berdasarkan stigma terhadap kelompok tertentu.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah melakukan pencegahan secara menyeluruh. Edukasi harus diperkuat, pemeriksaan harus mudah diakses, dan mereka yang terdiagnosis harus mendapatkan pengobatan serta pendampingan,” ujarnya.

Ia juga meminta DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya Komisi IV yang membidangi urusan kesehatan, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan anggaran kesehatan.

“DPRD jangan hanya menunggu adanya audiensi atau laporan dari masyarakat. Fungsi pengawasan harus berjalan secara aktif, termasuk meminta penjelasan mengenai program, target, realisasi anggaran, dan capaian pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, diperlukan penjelasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan mengenai perkembangan terbaru kasus HIV/AIDS tahun 2024–2026, jumlah pasien yang mendapatkan pengobatan, angka kematian, serta realisasi anggaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM). ***